Penghapusan Mudik dalam Satu Provinsi Aglomerasi Upaya Cegah Transmisi Covid-19

TABLOIDBINTANG. COM – Peniadaan mudik di dalam satu wilayah aglomerasi arah tidak terpisahkan dari cara mencegah penularan Covid-19 dan menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan baik.

Sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku dalam 6 – 17 Mei 2021. Adapun pengecualian pada wilayah aglomerasi berfokus dalam layanan transportasi untuk kesibukan esensial harian seperti beroperasi, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya. Aktivitas mudik tetap dilarang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dihindari.

Surat Informasi Satgas No. 13/2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan No. 13/2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan.

“Kebijakan pasti, yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi pengembangan mobillitas masyarakat pemicu kelompok, ” tutur Juru Kata Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Pelarangan semua bentuk mudik tertib lintas daerah maupun pada satu daerah (aglomerasi) seyogyanya tidak akan menghilangkan esensi mudik, yaitu silaturahmi. Pemanfaat teknologi bisa jadi alternatif.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan bahwa mudik dilarang di aglomerasi bukan bermakna aktivitas transportasi juga dilarang. Untuk itu tidak mau dilakukan penyekatan.

“Pemerintah sudah tegas membuktikan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan merupakan aktivitas yang esensial, & transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan dengan pembatasan. Baik itu transportasi darat berupa angkutan bulevar maupun kereta api, akan tetap melayani masyarakat secara pembatasan jam operasional, frekuensi dan jumlah armada. Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap aturan kesehatan, ” tutur Adita.

Aktivitas esensial, antara lain sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi data, keuangan perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, faedah publik, dan industri strategis, pelayanan dasar, dan pokok vital dan beberapa daerah sosial ekonomi pendukung seolah-olah tempat ibadah, fasilitas umum, dan sektor seni-sosial-budaya, pasti boleh beroperasi dengan implementasi protokol kesehatan ketat

Sumber: covid19. go. id.

About the author